BBM naik, rakyat susah, pejabat boros

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan begitu harga kebutuhan pokok dipastikan akan ikut naik. Namun, yang disayangkan, pemerintah dinilai tidak merasakan kesulitan yang dirasakan rakyat. Pengamat Politik Fadjroel Rahman mengatakan itu tercermin dari kebijakan pemerintah membeli pesawat kepresidenan dan tingginya biaya birokrasi.

"Yang sangat tidak menarik, ketika

rakyat diharuskan membeli barang dan jasa dengan harga yang tinggi karena BBM dinaikkan, sementara birokrasi malah berfoya-foya dan boros," ujarnya saat dihubungi wartawan, hari ini.

Padahal, tambahnya, semua fasilitas negara dapat beroperasi dengan pajak yang diberikan rakyat. Menurutnya, alangkah baik ketika masa-masa sulit seperti ini, pemerintah memangkas gaji presiden, menteri, biaya birokrasi serta membatalkan rencana pembelian pesawat kepresidenan. "Akhirnya kita melihat, rupanya kita sama-sama menderita. Tapi kan ini berbeda. yang menderita rakyat, presdien, menteri dan birokrasinya menghabiskan uang," sesalnya.

Pada titik ini, kata dia, rakyat merasakan tidak adanya keadilan yang merata. Ini tentu membuat rakyat marah dan meluapkannya dengan berbagai macam cara seperti aksi demo. "Kalau kata orang Betawi enak di lu susah di gue. Jadi tidak ada rasa empati terhadap kepentingan publik," ujar Fadjroel dengan dialek Betawi.

Menurutnya, subsidi BBM adalah investasi dari negara kepada rakyatnya. Dengan investasi melalui BBM publik bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu atau pendapatan. Pemerintah tentu juga mendapatkan hasilnya yakni pungutan pajak. "Kalau nanti BBM naik, semua harga naik, daya beli turun, produktifitas turun, dan pajak juga turun," terangnya.

Pakar Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Efendi Ghazali menilai rakyat sudah tidak lagi terbuai dengan janji-janji yang dilontarkan pemerintah. "Selama ini rakyat dalam konteks tertetu tidak melihat secara sungguh-sungguh bahwa janji yang dilaksanakan bisa memproteksi rakyat kalau ada kesulitan ekonomi," kata dia saat berbincang dengan wartawan, hari ini.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tambah dia, rakyat tidak pernah merasakan secara langsung janji manis pemerintah setelah menaikkan harga BBM. Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara tetangga. Dia mencontohkan, pada saat masa yang sulit pemerintah Thailand mendorong penggunaan APBN untuk membiayai petani yang dalam kesulitan. "Jadi ada pengalaman bersama pemerintah dalam keadaan sulit maupun senang. Rakyat memang merasa dilindungi," ujarnya.

Ketika rakyat tidak pernah merasakan manisnya jani pemerintah, maka janji seterusnya akan dianggap angin lalu. Pemerintah memang meberikan BLT, tapi dampak yang tidak bisa dihindari adalah melambungnya harga kebutuhan pokok.

Jauh sebelumnya ada isu kenaikan harga BBM, rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah memang sudah hilang karena sederet kasus korupsi yang melibatkan pejabat di pemerintahan. "Publik distrust jadi double, ditambah sisnisme karena korupsi," ungkapnya.